5 Pilar Problema Kehidupan Anak Negeri

Pada artikel kali ini Dian akan mengupas tentang 5 pilar problema kehidupan anak negeri yang  ada di Indonesa yang apabila diperbaiki dapat berdampak luar biasa untuk Indonesia tercinta, karena penerus bangsa yang baik adalah generasi muda yang memiliki pilar kehidupan yang baik. 5 Pilar problema kehidupan tersebut adalah kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pendidikan dasar untuk anak, perlindungan anak, memerangi HIV/AIDS , dan  kebersihan air.

pertama adalah kelangsungan hidup dan perkembangan ibu dan anak :

Sejak 1990, angka kematian tahunan di kalangan ibu dan anak balita di Indonesia telah menurun setengahnya berkat perbaikan kebijakan dan undang-undang kesehatan, pembaharuan fokus pada upaya menurunkan malnutrisi, peningkatan cakupan pelayanan utama kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit-penyakit pada masa kanak-kanak.

Meskipun begitu, diperkirakan masih ada 150.000 anak yang meninggal di sini sebelum mencapai usia lima tahun, dan hampir 10.000 ibu kehilangan nyawa mereka disebabkan permasalahan dengan kehamilan dan persalinan mereka.

Seharusnya pemerintah bekerja untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dengan fokus utama pada masyarakat yang kurang terlayani. Selain itu pemerintah harus dapat mengidentifikasi kesenjangan yang perlu segera diatasi dalam keterampilan teknis, menyediakan bimbingan dalam mengalokasikan sumber daya yang lebih baik, membantu mengumpulkan dan menganalisis data-data yang penting dalam membantu dalam membuat prioritas penanganan, dan menyediakan bantuan teknis yang dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan dan gizi.

Tidak hanya itu pemerintah harus dapat mendukung pelatihan pekerja kesehatan, seperti bidan, untuk meningkatkan keterampilan praktis dan pengetahuan utama dari praktek kebiasaan yang baik yang bisa disebarluaskan ke masyarakat tempat mereka bekerja.

Selain itu pemerintah harus mendukung prakarsa yang membantu keluarga dalam mengumpulkan informasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara-cara yang dapat meningkatkan taraf kesehatan mereka – seperti panduan dalam pemberian ASI eksklusif, gizi yang baik untuk ibu dan anak, manfaat cuci tangan terhadap kesehatan dan pentingnya vaksinasi lengkap untuk anak.

Dan yang paing penting  pemerintah harus melakukan kampanye untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang di Indonesia sesuai dengan standar internasional, sehingga setiap anak Indonesia bisa memanfaatkan perawatan kesehatan dengan kualitas yang sebaik-baiknya, lepas dari di mana mereka tinggal, atau status ekonomi mereka. Program dan kegiatan itu dapat  dalam bidang kesehatan dan gizi merambah ke bidang-bidang lain seperti air, sanitasi dan kebersihan, dan pendidikan, maupun mengurangi risiko penyebaran HIV/AIDS di kalangan kaum muda dan ibu hamil

Masalah yang kedua adalah Pendidikan dasar untuk anak :

Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat besar dalam memastikan anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar mendapatkan pendidikan – sekitar 97 persen dari anak-anak berusia 7 sampai 12 tahun di seluruh negeri dapat bersekolah.

Namun, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia yang seharusnya bersekolah tidak dapat menikmati pendidikan: 600.000 anak usia sekolah dasar dan 1.9 juta anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun).

Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling parah. Hampir setengah dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama – anak-anak yang berasal dari rumah tangga termiskin memiliki kemungkinan putus sekolah 4 kali lebih besar daripada mereka yang berasal dari rumah tangga berkecukupan. Hampir 3 persen dari anak-anak usia sekolah dasar di desa tidak bersekolah, dibandingkan dengan hanya lebih dari 1 persen di daerah perkotaan.

Dari mereka yang belajar di bangku sekolah dasar, hampir 1 dari 5 anak tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama, dibandingkan 1 dari 10 anak di daerah perkotaan.

Hampir setengah dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama

Kemungkinan putus sekolah adalah 20 kali lebih tinggi untuk anak-anak yang ibunya tidak memiliki pendidikan daripada mereka yang memiliki ibu dengan pendidikan tinggi. Jika ini terbukti sebagai fenomena yang terjadi terus-menerus maka akan berdampak besar bagi pertumbuhan jangka panjang Indonesia, jika kurangnya pendidikan berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Upaya memahami dan menanggapi ketimpangan ini menjadi pusat dari kegiatan dan program yang dapat dibuat pemerintah dalam bidang pendidikan, yang meliputi:

ü    Memperkuat pengumpulan data mengenai situasi anak-anak di sekolah, dan di luar sekolah, melalui sistem informasi yang bersumber dari masyarakat.

ü    Menilai alasan-alasan mengapa banyak anak usia dini tidak berpartisipasi dalam perkembangan awal masa kanak-kanak, yang membatasi keberhasilan mereka dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dasar dan hambatan dalam pendaftaran dan penyelesaian pendidikan sekolah dasar.

ü    Memperbaiki keterampilan kepala sekolah, pengawas, dan aparat pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pendidikan berkualitas utama yang menjangkau semua anak-anak.

ü    Melibatkan komunitas dan masyarakat sipil setempat dalam menyampaikan pelayanan pendidikan yang berkualitas lebih baik bagi anak-anak yang terpinggirkan, seperti contoh melalui perbaikan manajemen berbasis sekolah.

Masalah yang ke tiga mengenai perlindungan anak :

Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya, pelecehan, dan eksploitasi.

Pemerintah Indonesia harus membantu mengidentifikasi risiko yang mengancam anak-anak – seperti kekerasan dan diskriminasi – dan kelemahan-kelemahan pada bidang seperti peradilan anak dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan teknis diberikan untuk kementrian-kementrian utama dan lembaga-lembaga yang menangani isu-isu perlindungan anak untuk memperkuat kapasitas dan kebijakan – misalnya dengan mendukung Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, parlemen, serta lembaga-lembaga penegak hukum untuk memperkuat perencanaan dan implementasi dari undang-undang peradilan anak, dan melalui dukungan pada lembaga-lembaga sosial untuk memperbaiki keterampilan dan pemahaman seluruh pekerja sosial di seluruh pelosok tanah air untuk pemberian bantuan yang lebih baik bagi keluarga rentan.

Pemerintah harus bermitra dengan lembaga akademik ternama dari dalam dan luar negeri untuk membantu meningkatkan penelitian dan data akurat mengenai isu-isu perlindungan anak, dan menyediakan bimbingan bagi pemerintah tentang bagaimana memaksimalkan dampak penggunaan sumber daya finansial dalam menciptakan struktur dan pelayanan perlindungan anak yang efektif dan menjangkau keluarga yang paling rentan - di mana tingkat ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan anak sering menjadi yang tertinggi.

Peningkatan kesadaran masyarakat serta pemahaman mengenai isu-isu berkelanjutan seperti kekerasan dalam sekolah dilaksanakan melalui dukungan terhadap prakarsa perubahan perilaku, dengan menyatukan berbagai pihak masyarakat untuk mengambil tindakan melawan pelecehan-pelecehan tersebut.

Anak-anak sering menghadapi risiko besar dalam keadaan darurat – dan melihat kerentanan Indonesia terhadap bencana alam yang tinggi, Pemerintah harus turut bekerja sama dengan lembaga atau instansi tanggap dan siaga bencana / kedaruratan untuk memastikan bahwa isu-isu perlindungan cukup mendapat perhatian di dalam kebijakan dan rencana mereka.

Masalah yang ke empat mengenai memerangi HIV / AIDS :

Sementara data-data resmi mengindikasikan bahwa tingkat prevalensi HIV di Indonesia adalah 0,2 persen, Papua dan Papua Barat melaporkan bahwa prevalensi di kalangan orang dewasa di sana adalah 2,4 persen, dan kalangan muda di propinsi ini (usia 15-24 tahun) terkena dampak secara tidak proporsional, dengan angka prevalensi 3.0 persen.

Risiko tertinggi penularan HIV diketahui berasal dari perilaku — termasuk penggunaan jarum suntik (penasun) dan seks yang tidak terlindungi — dan dari ibu yang terjangkit ke anak mereka dan selama persalinan.

Jumlah perempuan yang terinfeksi saat ini cenderung meningkat HIV di Indonesia, membuat kemungkinan penularan seperti itu bahkan semakin besar.

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Kementerian Kesehatan, dinas pendidikan dan kesehatan di daerah, serta masyarakat dan jaringan-jaringan pemuda harus terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko HIV dan bagaimana warga dapat melindungi diri sendiri.

Program dan kegiatan pemerintah termasuk menyediakan informasi yang akurat bagi guru dan siswa, mengaitkan pendidikan HIV dengan kegiatan-kegiatan remaja lainnya seperti Olah Raga, dan mendukung aktivis pemuda untuk melakukan pendidikan sebaya di dalam komunitasnya. Pemerintah harus  mendukung upaya-upaya untuk mengurangi stigma yang terkait dengan mereka yang hidup dengan virus HIV, untuk memastikan bahwa mereka yang terkena imbas — mereka yang dengan virus dan keluarga — tidak dikenai tindakan diskriminasi. Program dan kegiatan ini dikaitkan secara erat dengan dukungan pendidikan keterampilan hidup di kalangan pemuda/ remaja, yang mendorong toleransi dan pamahaman.

Masalah yang ke lima tentang kebersihan air :

Pemerintah harus berfikir tentang penanganan kualitas air yang tidak memadai, cakupan sanitasi yang rendah dan kebersihan yang kurang. Bidang itu menjadi tantangan-tantangan karena memiliki dampak pada kesehatan, gizi, pencapaian pendidikan anak dan keluarga.

Serta mendukung prakarsa yang memungkinkan masyarakat untuk memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengelola ‘sanitasi total berbasis masyarakat’ yakni ketika lima pilar utama sanitasi ditangani dan dicermati secara memadai: penghentian buang air besar secara sembarangan, promosi cuci tangan pakai sabun, peningkatan pengolahan air rumah tangga, pengelolaan sampah padat dan pengelolaan limbah cair dan saluran pembuangan secara tepat.

Pemerintah daerah dan komunitas setempat harus bisa untuk mengembangkan model praktek terbaik untuk program sanitasi masyarakat, berbagi keahlian dan mengembangkan kapasitas untuk melaksanakan lima pilar dan kemudian membantu masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan pengalaman mereka dan menyebarluaskan pengalaman tersebut dengan masyarakat lainnya.

Mengetahui bahwa anak dapat berperan sangat efektif dalam mengubah perilaku masyarakat mereka yang lebih luas, pemerintah harus mendukung prakarsa kebersihan dan sanitasi berbasis sekolah melalui pemberian panduan tentang bagaimana meningkatkan fasilitas dan sarana sanitasi di sekolah, dan mengembangkan serta melaksanakan promosi kebersihan yang efektif di kelas-kelas. Ini tidak hanya membantu mempromosikan kebersihan yang baik dan arti penting sanitasi yang tepat di suatu komunitas, namun juga meningkatkan lingkungan fisik pembelajaran sehingga anak didorong untuk bersekolah dan berprestasi lebih baik di sekolah.